KEMANA PEMERINTAH ALIRKAN DANA SUBSIDI BBM?

Pemaparan perencanaan pengalihan subsidi tsb sih sdh positif namun yg menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana transpartansi pemanfaatan pengalihan subsidi tsb? Bgmn antisipasi pengawasannya serta perbaikan kebocoran2 dari program2 sosial sbg kompensasi pengurangan subsidi2 BBM sblmnya yg hingga saat ini masih berjalan? Bgmn dgn penegakan hukum serta sanksi2nya bagi yg melanggar & mnyalahgunakan program2 sosial tsb yg selama ini terlihat lemah atas pelaksanaan program2 sosial sbg kompensasi dari pengurangan subsidi2 BBM sebelumnya? Bgmn bentuk & wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat yg secara tidak langsung menanggung beban pembiayaan pembangunan2 tsb? Sbenarnya berapa besar nilai alokasi subsidi pemerintah atas penjualan konsumsi BBM dalam negeri saat ini? Apakah konsekuensi & kompensasi jika prediksi pemerintah dgn mengurangi subsidi penjualan BBM dalam negeri maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin baik itu ternyata meleset & menyimpang?
Bila ditinjau secara makro maka bisa dikatakan rakyat secara keseluruhan dikondisikan menanggung beban2 biaya perbaikan akibat ulah para oknum kapitalis & pembangunan2 infrastruktur yg semestinya dpt dibiayai dgn menghimpun modal2 dari para miliarder lokal warga negara Indonesia. Bukannya menambah beban kehidupan rakyat kecil. Buktinya perusahaan BUMN, perusahaan swasta, pengusaha,& miliarder Indonesia banyak yg memiliki saham2 di perusahaan asing, memiliki hipotik2, perusahaan2, sekolah2, bahkan klub sepakbola dari luar negeri yg nilai bahkan mencapai triliunan rupiah. Daripada mencari investor keluar negeri kenapa tidak memaksimalkan investasi dari para pemodal dalam negeri, anak bangsa sendiri?

KEMANA PEMERINTAH ALIRKAN DANA SUBSIDI BBM?
Tentunya kita semua sudah mengetahui, penetapan harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku pada 18 November 2014 lalu. Kebijakan mengurangi subsidi BBM tersebut diperlukan untuk memberikan ruang fiskal agar dapat membangun sektor produktif. Kemana subsidi BBM ini dialihkan? Yuk kita simak bersama:
RAPBN 2015 mematok kuota konsumsi BBM bersubsidi sebesar 45,2 juta kiloliter. Dengan penarikan subsidi sebesar Rp 2.000 per liter, pemerintah setidaknya akan menghemat Rp 90,4 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutnya penghematan Rp 100 triliun.
Selain sektor produktif, dana hasil penghematan akan digunakan untuk program sosial, yaitu: Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera (KIS). Bantuan iuran untuk KIS sebesar Rp 25.500 per bulan akan diberikan kepada 86,2 juta rakyat. Sedangkan, untuk program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pemerintah mengucurkan Rp 200.000 per bulan selama delapan bulan untuk 15,5 juta kepala keluarga.
Tak cuma itu, dana penghematan juga akan digunakan untuk sektor pertanian. Rencananya, untuk mendongkrak produksi pangan, pemerintah akan membenahi irigasi yang rusak. Saat ini Indonesia memiliki 3,3 juta hektare lahan dengan irigasi yang buruk dan pemerintah menargetkan membenahi 1 juta hektare lahan per tahun.
Menurut perhitungan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, setiap 1 hektare lahan dapat memproduksi 1 ton beras. Hal ini berarti dalam 1 tahun, pertanian Indonesia dapat memproduksi tambahan 1 juta ton beras untuk konsumsi masyarakat.
Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, dan infrastruktur penting seperti pipa transmisi gas