Jokowi Targetkan Setoran Pajak 2015 Tembus Rp 1.300 Triliun, Naik Rp 44%

Zulfi Suhendra - detikfinance

Jumat, 09/01/2015 14:36 WIB

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak 2015 mencapai Rp 1.300 triliun. Artinya, naik Rp 400 triliun atau 44% dibandingkan penerimaan pajak tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat berbincang dengan wartawan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (9/1/2014). "Target penerimaan pajak naik jadi Rp 1.300 triliun dari sebelumnya Rp 900 triliun," tutur Bambang.

Bambang mengatakan, target yang cukup besar itu menunjukkan keseriusan pemerintah. Salah satu cara untuk mencapai target ini adalah melalui upaya penegakan hukum.

"Ini komitmen bahwa kita akan serius dalam meningkatkan pajak," tegasnya.

Selain itu, Bambang mengatakan, rasio penerimaan perpajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio‎ yang selama ini berada di angka 12% dari ditargetkan naik menjadi 13,5%.

Penunggak Pajak Bakal 'Disandera', Kadin: Nggak Ada Cara yang Lebih Friendly?

Zulfi Suhendra - detikfinance

Kamis, 22/01/2015 14:42 WIB

 

  Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia

Jakarta -Pengusaha mengkritik rencana pemerintah yang akan mencekal bahkan menyandera (gijzeling) penunggak pajak. Pengusaha menilai masih banyak cara lain untuk meningkatkan setoran pajak.

"Persuasif lah. Masih bisa diajak bicara kalangan dunia usaha," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto ditemui saat pers konpers Proyeksi Ekonomi 2015 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Suryo menilai wacana pemerintah untuk mencekal, menyandera, dan mengumumkan nama para penunggak pajak terlalu berlebihan, dan cenderung sudah putus asa. Karena menurutnya, masih ada cara lain.

"Apakah nggak ada cara lain yang lebih friendly? Kayaknya sudah desperate banget. Kami dari pengusaha ingin diajak bicara lah," katanya.

Suryo mencontohkan salah satu cara untuk menggenjot penerimaan pajak. Pemerintah bisa menurunkan tarif pajak, tetapi kemudian menambah cakupannya. Sektor-sektor yang belum tersentuh harus mulai dimasuki oleh pajak.

"Di negara lain, untuk meningkatkan pendapatan pajak bukan dengan meningkatkan tarif tetapi justru mereka turunkan. Tapi porsi kuenya diperbesar. Jadi ini perlu bicara. Jiwa entrepreneur bukan hanya harus dimiliki oleh pengusaha, tapi pemerintah juga," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Bulog dan Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur ‎mengakui adanya pengusaha nakal yang terkadang telat membayar pajak. Namun itu tidak mencerminkan seluruh pengusaha di Indonesia.

"Ya tidak semua pengusaha nakal, ada juga yang baik-baiknya. ‎Memang itu hak pemerintah (menyandera penunggak pajak). Tapi perlu diperhatikan juga tidak semua pengusaha nakal, ada juga yang baik," sebutnya.