Kamis, 25 Juni 2015

Mengenal e-faktur pajak PPN

Mengenal e-faktur pajak

Sebelum masuk materi efaktur , saya akan memberikan ilustrasi agar anda punya gambaran apa itu efaktur ”
“Misalnya Anda seorang PKP, pada tanggal 05 maret 2012 anda membei barang seharga 300 juta dari PT XZY , total yang harus anda bayarkan ke PT XZY adalah sebesar 300 jt + 30 jt (PPN 10%). pada masa pajak maret 2012 anda mengkreditkan Pajak masukan sebesar 30 juta tersebut dan sudah melaporkan ke kantor pelayann pajak terdaftar anda.
Tak disangka tak diduga

pada tanggal 02 Februari 2015 anda menerima surat teguran dari kantor pelayanan pajak bahwa pajak masukan sebesar 30 juta pada tanggal 05 maret 2012 tersebut terindikasi tidak sah dkarenakan pajak keluaran belum dilaporkan dan dibayakan oleh penjual anda /lawan transaksi.
Anda kemudian menghubungi pihak penjual tsb dan sudah tidak bisa dihubungi……dan memang si penjual tadi tidak pernah melaporkan pajak keluaran nya. maka anda diminta untuk melakukan pembetulan / koreksi untuk menghilangkan pajak masukan tersebut sehingga akan timbul kurang bayar sebesar 30 juta

”
kisah pilu diatas itu jika menggunakan faktur manual, kalo menggunkan efaktur maka hal tersebut tidak akan terjadi lagi, cukup dari aplikasi efaktur tsb akan bisa diketahui apakah penjual sudah memasukkan faktur pajaknya atau belum. karena pembeli baru bisa mengklaim pajak masukan setelah penjual memasukkan pajak keluaranya di aplikasi efaktur.
Selanjutnya saya sarikan beberap point penting dari efaktur
Contoh efaktur seperti apa ?

Apa itu efaktur ?
efaktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/Pj/2014)
Apa manfaat efaktur pajak ?
A. Kenyamanan Pengusaha
Tanda tangan elektronik ( tidak perlu tanda tangan basah)
Tidak perlu printout ( boleh dicetak kalo diperlukan)
Satu kesatuan dengan pelaporan SPT (didalam aplikasi efaktur sudah ditanamkan aplikasi espt ppn)
B. Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab
Approval DJP (setiap faktur harus dilakukan upload faktur ke server DJP melalui aplikasi efaktur)
Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli (memastikan bahwa pajak keluaran sudah dilaporkan ke DJP)
Kapan diwajibkan menggunakan efaktur ?
Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014;
Mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan
Mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP
Kalau Data e-Faktur Rusak atau Hilang, bagaimana ?
PKP dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke DJP (KPP tempat PKP dikukuhkan) dengan menyampaikan surat permintaan data e-Faktur
terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke DJP dan telah memperoleh persetujuan dari DJP (pasal 8 ayat (2) dan (3) per 16/pj/2014)
Bagaimana jika Hasil Cetak e-Faktur Rusak atau Hilang ?
bisa dicetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam Hal Terjadi Keadaan Tertentu yang diluar kuasa PKP gimana ya ?
Jika keadaan tertentu tersebut membuat PKP tidak bisa membuat efaktur maka PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).
Keadaan Tertentu: keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
jika keadaan sudah normal / keadaan tetentu tsb telah berakhir, data Faktur Pajak hardcopy yang dibuat dalam keadaan tertentu diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk mendapatkan (pasal 9 per 16/pj/2014)
Mata uang apa saja yang diperkenankan dalam efaktur ?
Hanya mata uang rupiah, jika ada transaksi dalam mata uang dolar harus dilakukan konversi dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
Operating sistem apa yang bisa di support oleh espt ini ?
Operating sistem komputer yang bisa digunakan untuk menjalankan efaktur adalah windows, linux dan mac
Kalo sudah ada efaktur apakah tetap perlu lapor espt ?
Tetap perlu lapor seperti biasanya, didalam aplikasi efaktur ini sudah ada aplikasi espt.
Bisakah saya berlatih menggunakan efaktur ?
Bisa, telah disediakan efaktur versi demo / latihan, bisa di download di akhir tulisan ini
Sementara itu dulu kali ya, untuk lebih lengkapnya silahkan download materi sosialisasi
Referensi :
1. Undang-Undang PPN Tahun 2009, Pasal 13 (8)
2. Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 151/PMK.03/2014
3. Peraturan Dirjen Pajak, PER-17/PJ/2014
4. Peraturan Dirjen Pajak, PER-24/PJ/2014
5. Keputusan Dirjen Pajak, KEP-136/PJ/2014

Kantor Jasa Akuntansi Sentral Solusi Bisnis

Alamat kami dapat dihubungi di:

Ruko Malaka Country Blok A/5 Jl. Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur 13460

Telp. 0859-21179451 /081296289597/ 081381491055

E-Mail: sentralsb@gmail.com

http://jasa-laporan-keuangan-pajak-audit.blogspot.com/

Tarif PPh Pasal 22 Impor Naik Jadi 10% Untuk Barang Tertentu

Labels: New Regulations - PPh

Pemerintah kembali mengubah ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas impor barang yaitu dengan menaikkan tarif PPh Pasal 22 impor atas beberapa jenis barang sehingga tarifnya menjadi 10% dari nilai impor. Perubahan ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas impor barang ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang merupakan perubahan yang keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Dalam ketentuan ini, ada perubahan tarif pemungutan PPh Pasal 22 impor terhadap beberapa jenis kegiatan impor barang sehingga tarif selengkapnya menjadi:

Barang tertentu (sebagaimana tercantum di Lampiran I), PPh Pasal 22 impor adalah 10% dari nilai impor;
Barang tertentu lainnya (sebagaimana tercantum di Lampiran II), PPh Pasal 22 impor adalah 7,5% dari nilai impor;
Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22 impornya bagi yang menggunakan API adalah sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22 impornya bagi yang tidak menggunakan API adalah sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
barang yang tidak dikuasai adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Beberapa barang yang atas impornya dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 10% sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 adalah:

parfum dan cairan pewangi
pakaian dan aksesori pakaian dari karet divulkasinasi
peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacamnya, tas travel, tas makanan/minuman, tas rias, ransel, dompet, tempat botol, kotak perhiasan, tempat pisau dan sejenisnya.
pakaian dan aksesori pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi
pakaian, aksesori pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu
karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum jadi,
karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan
garmen dibuat dari kain rajutan, pakaian selam
alas kaki
batu monumen dan batu bangunan seperti marmer, granit
bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik
barang dari jenis kaca untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi ruangan dan sejenisnya
barang hasil tempaan pandai emas atau perak dan barang lainnya dari logam mulia
barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia
tungku, kompor, alat masak, panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas dan peralatan rumah tangga tanpa listrik
mesin pengatur suhu udara
lemari pendingin, lemari pembeku, pompa panas
perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium
mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik
aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak
aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak, kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video
monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi, aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.
yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga, sampan dan kano
kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya
arloji tangan, arloji saku dan lainnya dengan badan arloji dari logam mulia
jam dengan penggerak jam
jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa dan kendaraan air.
jam lainnya
piano, parpsichord, dan instrumen keyboard bersenar lainnya
instrumen musik dengan suara yang dihasilkan atau diperkuat, secara elektrik (seperti organ, gitar, akordeon)
tempat duduk yang dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak dan bagiannya
perabotan lainnya
alas kasur, barang keperluan tidur dan perabotan sejenis
lampu dan alat kelengkapan penerangan
barang untuk perlengkapan latihan fisik, gimnastik, atletik, olahraga
tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya
joran, mata kail, penggulung tali pancing

Ketentuan ini berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 9 Juni 2015).

Selasa, 16 Juni 2015

“Governance, Syarat Mutlak Bersaing di Era Digital Economy”

Era digital economy adalah tantangan terbesar penerapan good governance. Perlu tools yang lebih relevan untuk memecahkan persoalan di abad ke-22.

Revolusi industri di era digital menghasilkan perubahan radikal dalam berbagai proses bisnis di dunia. E-commerce sebagai awal mula model bisnis digital telah mengindikasikan itu. Namun pola bisnis baru ini bukannya tanpa risiko. Fraud berkembang ke arah baru yang sebelumnya tidak dikenal di bisnis konvensional.

“Governance di bisnis e-commerce perlu dipastikan sebelum model bisnis ini menjadi tulang punggung ekonomi dunia,” ingat Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Prof. Sidharta Utama.

Corporate governance bisa dipandang sebagai cara yang ditempuh perusahaan mengatur dirinya sendiri. Corporate governance dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul, baik bagi pihak internal maupun eksternal.

Kegagalan bisnis, skandal keuangan, dan krisis ekonomi di sejumlah negara, dewasa ini semakin mengalihkan fokus para pengambil keputusan akan pentingnya penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik alias good corporate governance (GCG). Fenomena yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh berkembang melalui modal atau hutang, ikut memengaruhi kondisi GCG di kebanyakan perusahaan.

Sejak 1992, lusinan negara telah memulai inisiatif untuk meningkatkan sistem GCG di negaranya. Di negara-negara Asia, pengembangan GCG di level perusahaan telah menjadi bagian penting dari reformasi ekonomi dalam rangka memutus rantai krisis ekonomi yang selalu berulang.

Sebuah riset dari McKinsey & Company menyebutkan para fund managers di Asia akan membayar sekitar 26-30% lebih tinggi terhadap saham-saham perusahaan yang telah teruji mengimplementasikan GCG, ketimbang perusahaan yang diragukan komitmennya. Itu berarti GCG membuka akses lebih besar bagi perusahaan ke international capital.

Itu juga berlaku di dunia digital. Karena itu, aspek governance bisnis dunia maya itu tetap harus menjadi prioritas layaknya perusahaan bisnis konvensional. “Bicara governance di perusahaan online sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang offline. Tapi mestinya level governance di e-commerce porsinya lebih tinggi agar aksi fraud bisa dieliminir. Sebab customer trust menjadi penting di bisnis ini,” lanjut guru besar akuntansi UI ini.

Implementasi Governance di e-Commerce

Anggota DPN IAI, Rosita Uli Sinaga menegaskan, bisnis e-commerce memang relatif kurang dapat dikontrol dengan baik oleh regulator atau pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus segera terlibat untuk memonitoring bisnis ini, sehingga dapat memastikan GCG-nya. “Monitoring dan controlling wajib dilakukan karena bisnis ini rentan fraud, terutama untuk website online yang kurang trusted,” jelas Rosita.

Namun ia bersyukur, pemerintah sudah mau menyusun roadmap e-commerce, sehingga governance-nya akan menjadi perhatian utama. “Sama seperti bisnis konvensional, bisnis e-commerce wajib melakukan registrasi dan sertifikasi. Dan itu harus dicantumkan dengan jelas di website-nya itu bahwa bisnis ini memang teregister. Ini untuk menjaga kepercayaan publik,” jelas Rosita.

Selain itu, dalam rangka mengusung governance itu perlu juga ditopang assessor independen untuk meng-assess kebenaran dan keamanannya, agar jaminan keamanan betul-betul ada. Hal ini pun terjadi di beberapa negara maju yang sudah unggul dalam bisnis e-commerce.

Pemerhati e-commerce dari ICT Research, Heru Sutadi, mengakui masalah penipuan di bisnis ini cukup tinggi. Ia menilai diperlukan adanya sertifikasi atau akreditasi bagi pelaku bisnis e-commerce sehingga kepentingan publik terjaga.

“Sertifikasi akan membuat publik lebih percaya. Karena bisnis ini kan intinya kepercayaan,” ujar Heru. “Pemerintah perlu juga membuat white list atau black list bagi pelaku e-commerce. Agar publik semakin mendapat panduan yang bagus,” imbuhnya.

Evolusi Akuntansi

Technical Advisor IAI, Ersa Tri Wahyuni mengatakan, tantangan akuntansi bisnis e-commerce sebagai cikal bakal model bisnis masa depan adalah reliability system dan model bisnisnya. Bisnis e-commerce yang tradisional seperti amazon mungkin lebih mudah dipahami. Penghitungan revenue-nya jelas, ketika barang sudah dikirim. Kemudian e-bay mendapatkan komisi dari yang penjual barang melalui situs itu. Namun karena semuanya dilakukan oleh sistem, menurut Ersa, integritas sistemnya harus bagus dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang lebih rumit adalah bagaimana perhitungan revenue dari e-commerce lain semisal Twitter, Facebook, ataupun model e-commerce yang lebih maju. “Yang seperti ini lebih susah mengukurnya. Memang sih dari pendapatan iklan, tapi Twitter dan Facebook bisa saja mengklaim bahwa mereka punya akun sekian juta, padahal banyak akun bodong yang tidak aktif,” jelas Ersa. “Akun yang diklaim sekian juta itu menjadi network capital dari e-commerce, tapi sebenarnya bila ditelusuri berapa banyak dari akun tersebut yang aktif, mungkin angkanya tidak sebesar yang diklaim,” Ersa menambahkan.

Selain itu, banyak juga perusahaan e-comerce yang mengapitalisasi biaya pengembangan website mereka. Padahal belum jelas apakah akan menghasilkan economic benefit. Khusus untuk hal ini, ada IFRIC/ISAK yang terkait bagaimana perusahaan bisa mengapitalisasi biaya pengembangan website mereka. Tidak bisa sembarangan karena harus bisa dibuktikan bahwa website-nya bisa menghasilkan uang.

Sementara untuk transaksi bisnis lainnya, Ersa berpendapat tidak ada perbedaan antara bisnis biasa dengan e-commerce. “Hanya kalau e-commerce semuanya dilakukan melalui sistem, tapi pada intinya sama. Misalnya revenue recognition criteria, dan lainnya. Jadi tidak perlu standar akuntansi yang terpisah,” jelas Ersa.

Namun tidak menutup kemungkinan ketika business process berkembang sedemikian rupa, akan ada kebutuhan akan pedoman atau infrastruktur akuntansi untuk meng-capture perubahan yang terjadi. Karena pada dasarnya, akuntansi yang merupakan satu subsistem dari makro sistem ekonomi kapitalis secara langsung maupun tidak langsung menjadikan kapitalisme berkembang dan menempati kemapanan eksistensi seperti sekarang. Seperti dikatakan Prof. Iwan Triyuwono, akuntansi mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan sistem ekonomi kapitalis. Akuntansi juga akan berevolusi seiring tuntutan zaman karena ia akan terus menjadi tools untuk memastikan good governance dalam kondisi apapun dapat diterapkan. *DED/TOM

(Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia Edisi Juni – Juli 2015)

CA, Tentukan Kesuksesanmu!

Kantor Jasa Akuntansi Sentral Solusi Bisnis

Alamat kami dapat dihubungi di:

Ruko Malaka Country Blok A/5 Jl. Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur 13460

Telp. 0859-21179451 /081296289597/ 081381491055

E-Mail: sentralsb@gmail.com

http://jasa-laporan-keuangan-pajak-audit.blogspot.com/

Memilih Konsultan Keuangan dan Akuntansi Yang Tepat

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka peran uang dalam kehidupan juga semakin bertambah. Bersamaan dengan hal tersebut, penggunaan ilmu keuangan dalam membantu perencanaan hidup juga ikut makin membesar. Bagi sebagian orang, perencanaan keuangan adalah sesuatu yang bisa menyulitkan dirinya, karena ketidaktahuannya mengenai bidang ini. Berdasar dari masalah tersebut, disinilah peran dari seorang konsultan keuangan diperlukan.
Konsultan keuangan adalah, tugas seorang yang ahli di bidang ekonomi dalam mengurus arus kas masuk dan keluar guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tidak hanya itu, ibarat seorang dokter yang memeriksa pasiennya, seorang konsultan keuangan juga harus dapat membantu mendeteksi kesehatan keuangan para kliennya, termasuk memberikan solusi mengenai masalah keuangan yang mereka alami. Karena itu, fungsi dari pekerjaan ini adalah untuk membantu klien mencapai target yang diharapkan, baik berupa saran pembelian aset investasi, memberikan gambaran situasi makro pada klien, mempersiapkan masa tua yang bebas dari utang, hidup sejahtera, dan mengajari pengelolaan keuangan yang baik.
Memang, untuk menguasai masalah keuangan secara otodidak, diperlukan waktu yang tidak sedikit karena kita mesti melakukan riset. Namun, selama masih memiliki waktu luang, lebih baik itu semua lakukan sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan masalah manajemen keuangan pribadi.
Namun, lain halnya bagi orang-orang yang sudah masuk kategori mapan dari segi usia dan harta. Dengan waktu luang yang mungkin makin sedikit, biasanya mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk merencanakan keuangannya. Kalau dalam kondisi seperti ini, peran konsultan keuangan tentu akan sangat bermanfaat. lebih baik perhatikan hal-hal di bawah ini:

Kenali kebutuhan diri sendiri
Sebelum menggunakan jasa perencana keuangan, kenali dulu kebutuhan keuangan dan lihat tujuan penggunaannya. Karena setiap konsultan memiliki spesifikasi sendiri, sehingga sangatlah penting untuk memilih orang yang memiliki latar belakang tepat.
Bicarakan terlebih dulu
Ada baiknya bicarakan dulu penggunaan konsultan keuangan ini pada keluarga sendiri. Sebab pada dasarnya, orang terdekatlah yang lebih mengerti kebutuhan Anda dan orang terdekat dibanding orang lain.
Perhatikan sertifikatnya
Dalam menjalankan tugasnya, biasanya seorang konsultan keuangan sudah memiliki sertifikat dari suatu lembaga keuangan. Karena itulah, pilihlah konsultan yang mendapat sertifikat dari lembaga terpercaya ya.
Lakukan wawancara
Sebelum menjalin kerjasama dengan seorang konsultan keuangan, janganlah ragu untuk melakukan wawancara dengannya. Dari hasil wawancara ini, dia akan memberikan jawaban yang mungkin bisa memberikan gambaran apakah dirinya tepat atau tidak dijadikan perencana keuangan Anda.
Tanyakan cara pembayaran
Karena menggunakan jasa seseorang, maka tentunya wajib bagi kita untuk membayar mereka. Cari tahu apakah pembayarannya melalui sistem komisi, flat fee berdasarkan jam kerja, atau melalui persentasi pembagian laba melalui aset yang diinvestasikan.

Namun, tetap saja, meski sudah menggunakan konsultan keuangan, sebaiknya kita juga harus mengetahui kebutuhan paling mendasar diri sendiri. Jangan sampai mereka menjadi mendikte kita karena masalah itu.
Konsultan keuangan, seperti halnya akuntan atau pengacara, harus terakreditasi oleh institusi profesi, seperti Institut Perencana Keuangan Hong Kong dan Asosiasi Perencanaan Keuangan Singapura, misalnya. Institusi-institusi ini menetapkan standar etika profesi dan menyediakan informasi untuk konsumen. Mereka bisa membantu menemukan perencana keuangan paling tepat.
Di beberapa negara, di mana perencanaan keuangan untuk pasar luas baru mulai berkembang, sejumlah konsultan tidak mematok biaya untuk jasa mereka, melainkan meraup komisi dari produk dan layanan yang beli. Kalaupun mereka mematok biaya jasa, besarnya tergantung kompleksitas situasi dan tujuan keuangan. Periksalah lewat institusi profesi, berapa tarif konsultan keuangan yang wajar di kota atau negara.
Terakhir, luangkan waktu untuk mewawancarai beberapa orang konsultan keuangan. Temukan orang yang membuat nyaman berdiskusi dengannya. Pilih orang yang Anda bisa percayai. Lagipula, akan berbagi dengannya informasi sangat pribadi dan rahasia dan hingga tingkat tertentu, demi membaiknya keuangan saat ini maupun kelak.
Profesi Akuntan / Chartered Accountant (CA) adalah salah satu profesi yang ada di Indonesia. Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan. NOMOR 25/PMK.01/2014 TENTANG AKUNTAN BEREGISTER NEGARA mengatur syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam Profesi Akuntan / Chartered Accountant (CA), yaitu:

(1) Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pendaftaran Akuntan, Menteri menyelenggarakan Register Negara Akuntan.
(2) Pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPAJP.
(3) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional;
    b. berpengalaman di bidang akuntansi; dan
    c. sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
(4) Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan diberikan piagam Register Negara Akuntan dan berhakmenyandang gelar Akuntan.
(5) Gelar Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)digunakan di belakang nama seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan dengan mencantumkan “Ak.”.
(6) Piagam Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini
(7) Piagam Register Negara Akuntan ditetapkan oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
(8) Seseorang yang telah menyandang gelar Akuntan dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Banyak yang memiliki gagasan bahwa konsultasi dalam akuntansi berarti menyediakan solusi pengurangan pajak berdasarkan aturan perpajakan yang sesuai. Manajer proyek perlu keahlian konsultan akuntansi. Deskripsi pekerjaan sering sesuai dengan mereka yang telah berpengetahuan luas keterampilan dalam berbagai aspek dan disiplin.

Mendefinisikan Peran Konsultan sebagai Ahli Akuntansi
Peran Profesi Akuntan / Chartered Accountant (CA) hari ini sangat berbeda dari pajak solusi penyedia sederhana sebelumnya. Sedikit yang menyadari bahwa profesi ini telah berubah dalam lingkungan yang sebagian besar dengan komputerisasi. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menentukan jenis layanan yang baik dan diharapkan dari profesional akuntansi.
Pada dasarnya, keterampilan dan kompetensi para CA biasanya dimanfaatkan untuk tugas manajemen proyek untuk mengembangkan sistem bisnis yang sehat. Tujuannya tidak hanya untuk mengotomatisasi tetapi untuk menciptakan sebuah sistem otomatis yang dapat membawa peningkatan efisiensi dalam operasi bisnis. Pada titik ini, jelas bahwa pekerjaan sebagian besar perlu memberitahukan pengetahuan tentang prosedur akuntansi dan metode, yang programmer gunakan sebagai dasar untuk algoritma.
Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab utama dari CA dalam kapasitasnya sebagai konsultan:

Evaluasi penerapan kebijakan akuntansi teknis dalam kaitannya dengan ukuran dan bisnis klien.

Sebuah contoh yang baik dari kebijakan teknis yang akan tergantung pada sifat, ukuran, dan jenis industri bisnis adalah adopsi POS (Point of Sale) solusi untuk metode perpectual persediaan yang bertentangan dengan persediaan periodik tradisional.
Beberapa pemilik bisnis mungkin menganggap sistem persediaan perpectual sebagai ukuran pengendalian internal definitif dalam mengendalikan barang-barang mereka untuk dijual kembali. Sebelum menyelesaikan keputusan bisnis, tanggung jawab akuntan sebagai penasihat adalah untuk memberikan pemilik dengan pembenaran mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian solusi POS dalam kaitannya dengan alam dan set-up bisnis. Penjelasan harus membicarakan tidak hanya proses mengotomatisasi sistem persediaan tetapi juga pada kemampuan entitas untuk pulih dan keuntungan dari biaya investasi sumber daya lebih dari seluruh sistem pencatatan semua transaksi terkait lainnya pada titik penjualan.

Melakukan penilaian terhadap sistem akuntansi yang diusulkan, dalam hal dampak keuangan dan operasional.

Pekerjaan mensyaratkan menguji dampak dan efek dari setiap kebijakan teknis yang diusulkan. Sebagai contoh yang dikutip sebelumnya, penerapan metode persediaan perpetual harus dievaluasi erat terhadap sumber daya klien, kegiatan usaha, tenaga kerja pelengkap, dan faktor-faktor yang sama yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pendapatan ketika beroperasi secara berkelanjutan.
Dalam sebuah perusahaan ritel skala besar, metode persediaan perpectual sangat layak, karena sangat cepat memonitor gerakan barang. Namun, ini akan menunjukkan kemungkinan penurunan atau perpindahan tenaga kerja khususnya di bagian administrasi, karena sistem akan otomatis fungsi perekaman penjualan lainnya yang terkait. Tak perlu dikatakan, pengurangan tenaga kerja harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari dampak serius.

Memberikan informasi data akuntansi yang diperlukan, laporan yang akan dihasilkan, dan dokumen sumber yang akan diproses dan diakui oleh sistem komputerisasi akuntansi.

CA memberikan wawasan tentang bagaimana dokumen sumber yang digunakan untuk memberikan data aliran transaksi bisnis. Informasi yang diberikan harus mencakup isu-isu yang berkaitan dengan pemantauan secara real time, fitur kontrol, dan penelusuran transaksi tercatat, termasuk indeks yang berfungsi sebagai link mereka. Aspek lain untuk merekomendasikan adalah soal membatasi ketersediaan data antar pengguna yang berbeda. Tujuan utamanya adalah datang dengan solusi praktis untuk penyimpanan data dan menggunakan mereka untuk tujuan fungsional, reportorial dan audit.

Memberikan bantuan dalam menciptakan sistem bisnis keseluruhan yang dilengkapi dengan langkah-langkah pengendalian internal.

Akuntan harus melakukan tes dan analisis yang akan mengidentifikasi titik-titik kritis dalam sistem seluruh bisnis yang sedang dikembangkan untuk klien. Dengan begitu, kelemahan dalam sistem pengendalian intern dapat diidentifikasi pada awal, yang fitur verifikasi built-in akan ditambahkan untuk mengkonfirmasi keabsahan transaksi.
Sebagai contoh metode verifikasi, cek pembuat komputerisasi dikonfigurasi dengan batas emisi untuk pengguna tertentu, dan ini akan membutuhkan password petugas kontrol untuk koreksi kesalahan.
Tanggung jawab dijelaskan adalah contoh umum dari pekerjaan konsultan akuntansi ini. Deskripsi didasarkan pada lingkungan kerja saat ini dan tren bisnis saat ini. Dalam semua fungsi ini, perlu diingat bahwa pengetahuan up-to-date federal, hukum, dan syarat dan peraturan setempat, termasuk yang dikenakan sebagai pajak atau perusahaan pada publik, menambah nilai kualitas keahlian CA.

Kantor Jasa Akuntansi Sentral Solusi Bisnis

Alamat kami dapat dihubungi di:

Ruko Malaka Country Blok A/5 Jl. Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur 13460

Telp. 0859-21179451 /081296289597/ 081381491055

E-Mail: sentralsb@gmail.com

http://jasa-laporan-keuangan-pajak-audit.blogspot.com/

Kamis, 11 Juni 2015

Jasa-laporan-keuangan-pajak-audit.

Laporan Keuangan

http://jasa-laporan-keuangan-pajak-audit.blogspot.com/

- Laporan Keuangan (LK) merupakan komponen penting menciptakan akuntabilitas.
- LK digunakan utk memberi pertimbangan decision making.
- LK dipakai utk menilai kinerja organisasi.

PENDAHULUAN

Sektor publik mrp organisasi yg komplek & heterogen shg kebutuhan informasi utk perencanaan & pengendalian manajemen lebih bervariasi.

Tugas & tanggungjawab akuntan sektor publik: menyediakan informasi utk memenuhi kebutuhan internal & eksternal organisasi.

Informasi non moneter, seperti ukuran output pelayanan, pertimbangan kemanusiaan, dan pertimbangan politik juga penting.

Langenderfer (1973) menyatakan akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek:

1. Sifat informasi yg diberikan.
2. Kepada siapa informasi diberikan.
3. Tujuan informasi diberikan.

Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasikan dari LK sektor swasta yg disesuaikan dg sifat & karakteristik sektor publik, serta mengakomodasi kebutuhan pemakai.

Alasan dibuatnya laporan keuangan:

1. Internal
a. Alat pengendalian
b. Evaluasi kinerja manajerial & organisasi

2. Eksternal
a. Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.
b. Dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan sektor publik paling tidak berbentuk:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit/Laporan Laba Rugi)
3. Laporan Aliran Kas.
4. Laporan Realisasi Anggaran.
5. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Netto.

Karakteristik kualitatif Pelaporan Keuangan:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Materialitas
4. Keandalan
5. Penyajian Jujur
6. Substansi Mengungguli Bentuk
7. Netralitas
8. Pertimbangan Sehat
9. Kelengkapan
10. Dapat Dibandingkan
11. Tepat Waktu
12. Keseimbangan Cost Benefit

Selasa, 09 Juni 2015

JASA PEMBUATAN MANAJEMEN SISTEM AKUNTANSI, LAPORAN KEUANGAN & PERHITUNGAN PAJAK

JASA PEMBUATAN MANAJEMEN SISTEM AKUNTANSI, LAPORAN KEUANGAN & PERHITUNGAN PAJAK

http://jasa-laporan-keuangan-pajak-audit.blogspot.com/

Kami siap membantu anda dalam hal penyusunan laporan keuangan perusahaan, tarif kami murah dan sesuai kebutuhan perusahaan, kami membantu dalam bidang perpajakan, pengisian SPT, SSP masa dan sebagainya. Kami siap membantu Anda, baik usaha kecil, menengah dan skala besar.

Deskripsi Produk :

Adapun jasa yang kami tawarkan adalah:

1. Pembuatan Laporan Keuangan baik bulanan dan tahunan , dalam bentuk :
• Buku Besar ( General Ledger )
• Laporan Laba Rugi ( Income Statement )
• Neraca ( Balance Sheet )

2. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bulanan
• PPh pasal 21
• PPh pasal 22
• PPh pasal 23
• PPh pasal 25
• PPN

3. Perhitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan Badan.
4. Laporan Perubahan Modal
5. Laporan Arus Kas
6. Analisa Keuangan
7. Analisa Anggaran
8. Software akuntansi

Konsultan Akuntansi dan Keuangan, Audit Keuangan, Konsultan Audit, Konsultan Software akuntansi, Konsultan Accounting, Konsultan Sistem Akuntansi, Konsultan Financial, Konsultan Pajak, Konsultan Akunting dan Financial, Konsultan Pajak, Accounting Management System Consultant, Konsultan Pajak, Konsultan Laporan Keuangan dan Neraca Keuangan, Konsultan Penyusunan Anggaran, konsultan pembukuan dan Keuangan, Jasa Sistem Akuntansi, jasa Laporan Pajak.

Dapat menghubungi kami :

Kantor Jasa Akuntansi Sentral Solusi Bisnis

Alamat kami dapat dihubungi di:

Ruko Malaka Country Blok A/5 Jl. Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur 13460

Telp. 0859-21179451 /081296289597/ 081381491055

E-Mail: sentralsb@gmail.com

http://jasa-laporan-keuangan-pajak-audit.blogspot.com/