“Akuntansi sebagai bahasa bisnis adalah bahasa pengambilan keputusan bisnis.Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam bisnisnya”
Pemerintah kembali mengubah ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22
atas impor barang yaitu dengan menaikkan tarif PPh Pasal 22 impor atas
beberapa jenis barang sehingga tarifnya menjadi 10% dari nilai impor.
Perubahan ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas impor barang
ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang merupakan perubahan yang keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.
Dalam ketentuan ini, ada perubahan tarif pemungutan PPh Pasal 22 impor
terhadap beberapa jenis kegiatan impor barang sehingga tarif
selengkapnya menjadi:
Barang tertentu (sebagaimana tercantum di Lampiran I), PPh Pasal 22 impor adalah 10% dari nilai impor;
Barang tertentu lainnya (sebagaimana tercantum di Lampiran II), PPh Pasal 22 impor adalah 7,5% dari nilai impor;
Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22
impornya bagi yang menggunakan API adalah sebesar 2,5% dari nilai impor,
kecuali impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari
nilai impor;
Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22
impornya bagi yang tidak menggunakan API adalah sebesar 7,5% dari nilai
impor; dan/atau
barang yang tidak dikuasai adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
Beberapa barang yang atas impornya dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 10%
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.010/2015 adalah:
parfum dan cairan pewangi
pakaian dan aksesori pakaian dari karet divulkasinasi
peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah,
dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor
senjata, sarung pistol dan kemasan semacamnya, tas travel, tas
makanan/minuman, tas rias, ransel, dompet, tempat botol, kotak
perhiasan, tempat pisau dan sejenisnya.
pakaian dan aksesori pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi
pakaian, aksesori pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu
karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum jadi,
karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan
garmen dibuat dari kain rajutan, pakaian selam
alas kaki
batu monumen dan batu bangunan seperti marmer, granit
bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, kloset, tangki air
pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter sejenis dari
keramik
barang dari jenis kaca untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi ruangan dan sejenisnya
barang hasil tempaan pandai emas atau perak dan barang lainnya dari logam mulia
barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia
tungku, kompor, alat masak, panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas dan peralatan rumah tangga tanpa listrik
mesin pengatur suhu udara
lemari pendingin, lemari pembeku, pompa panas
perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium
mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik
aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak
aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung
dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun
tidak, kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video
monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima
televisi, aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima
siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video,
maupun tidak.
yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga, sampan dan kano
kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya
arloji tangan, arloji saku dan lainnya dengan badan arloji dari logam mulia
jam dengan penggerak jam
jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa dan kendaraan air.
jam lainnya
piano, parpsichord, dan instrumen keyboard bersenar lainnya
instrumen musik dengan suara yang dihasilkan atau diperkuat, secara elektrik (seperti organ, gitar, akordeon)
tempat duduk yang dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak dan bagiannya
perabotan lainnya
alas kasur, barang keperluan tidur dan perabotan sejenis
lampu dan alat kelengkapan penerangan
barang untuk perlengkapan latihan fisik, gimnastik, atletik, olahraga
tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya
joran, mata kail, penggulung tali pancing
Ketentuan ini berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 9 Juni 2015).
“Governance, Syarat Mutlak Bersaing di Era Digital Economy”
Era
digital economy adalah tantangan terbesar penerapan good governance.
Perlu tools yang lebih relevan untuk memecahkan persoalan di abad ke-22.
Revolusi
industri di era digital menghasilkan perubahan radikal dalam berbagai
proses bisnis di dunia. E-commerce sebagai awal mula model bisnis
digital telah mengindikasikan itu. Namun pola bisnis baru ini bukannya
tanpa risiko. Fraud berkembang ke arah baru yang sebelumnya tidak
dikenal di bisnis konvensional.
“Governance
di bisnis e-commerce perlu dipastikan sebelum model bisnis ini menjadi
tulang punggung ekonomi dunia,” ingat Anggota Dewan Pengurus Nasional
(DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Prof. Sidharta Utama.
Corporate
governance bisa dipandang sebagai cara yang ditempuh perusahaan
mengatur dirinya sendiri. Corporate governance dimaksudkan untuk
meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan meminimalkan risiko yang
mungkin timbul, baik bagi pihak internal maupun eksternal.
Kegagalan
bisnis, skandal keuangan, dan krisis ekonomi di sejumlah negara, dewasa
ini semakin mengalihkan fokus para pengambil keputusan akan pentingnya
penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik alias good corporate
governance (GCG). Fenomena yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh
berkembang melalui modal atau hutang, ikut memengaruhi kondisi GCG di
kebanyakan perusahaan.
Sejak
1992, lusinan negara telah memulai inisiatif untuk meningkatkan sistem
GCG di negaranya. Di negara-negara Asia, pengembangan GCG di level
perusahaan telah menjadi bagian penting dari reformasi ekonomi dalam
rangka memutus rantai krisis ekonomi yang selalu berulang.
Sebuah
riset dari McKinsey & Company menyebutkan para fund managers di
Asia akan membayar sekitar 26-30% lebih tinggi terhadap saham-saham
perusahaan yang telah teruji mengimplementasikan GCG, ketimbang
perusahaan yang diragukan komitmennya. Itu berarti GCG membuka akses
lebih besar bagi perusahaan ke international capital.
Itu
juga berlaku di dunia digital. Karena itu, aspek governance bisnis
dunia maya itu tetap harus menjadi prioritas layaknya perusahaan bisnis
konvensional. “Bicara governance di perusahaan online sebenarnya tidak
jauh berbeda dengan yang offline. Tapi mestinya level governance di
e-commerce porsinya lebih tinggi agar aksi fraud bisa dieliminir. Sebab
customer trust menjadi penting di bisnis ini,” lanjut guru besar
akuntansi UI ini.
Implementasi Governance di e-Commerce
Anggota
DPN IAI, Rosita Uli Sinaga menegaskan, bisnis e-commerce memang relatif
kurang dapat dikontrol dengan baik oleh regulator atau pemerintah.
Untuk itu, pemerintah harus segera terlibat untuk memonitoring bisnis
ini, sehingga dapat memastikan GCG-nya. “Monitoring dan controlling
wajib dilakukan karena bisnis ini rentan fraud, terutama untuk website
online yang kurang trusted,” jelas Rosita.
Namun
ia bersyukur, pemerintah sudah mau menyusun roadmap e-commerce,
sehingga governance-nya akan menjadi perhatian utama. “Sama seperti
bisnis konvensional, bisnis e-commerce wajib melakukan registrasi dan
sertifikasi. Dan itu harus dicantumkan dengan jelas di website-nya itu
bahwa bisnis ini memang teregister. Ini untuk menjaga kepercayaan
publik,” jelas Rosita.
Selain
itu, dalam rangka mengusung governance itu perlu juga ditopang assessor
independen untuk meng-assess kebenaran dan keamanannya, agar jaminan
keamanan betul-betul ada. Hal ini pun terjadi di beberapa negara maju
yang sudah unggul dalam bisnis e-commerce.
Pemerhati
e-commerce dari ICT Research, Heru Sutadi, mengakui masalah penipuan di
bisnis ini cukup tinggi. Ia menilai diperlukan adanya sertifikasi atau
akreditasi bagi pelaku bisnis e-commerce sehingga kepentingan publik
terjaga.
“Sertifikasi
akan membuat publik lebih percaya. Karena bisnis ini kan intinya
kepercayaan,” ujar Heru. “Pemerintah perlu juga membuat white list atau
black list bagi pelaku e-commerce. Agar publik semakin mendapat panduan
yang bagus,” imbuhnya.
Evolusi Akuntansi
Technical
Advisor IAI, Ersa Tri Wahyuni mengatakan, tantangan akuntansi bisnis
e-commerce sebagai cikal bakal model bisnis masa depan adalah
reliability system dan model bisnisnya. Bisnis e-commerce yang
tradisional seperti amazon mungkin lebih mudah dipahami. Penghitungan
revenue-nya jelas, ketika barang sudah dikirim. Kemudian e-bay
mendapatkan komisi dari yang penjual barang melalui situs itu. Namun
karena semuanya dilakukan oleh sistem, menurut Ersa, integritas
sistemnya harus bagus dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang
lebih rumit adalah bagaimana perhitungan revenue dari e-commerce lain
semisal Twitter, Facebook, ataupun model e-commerce yang lebih maju.
“Yang seperti ini lebih susah mengukurnya. Memang sih dari pendapatan
iklan, tapi Twitter dan Facebook bisa saja mengklaim bahwa mereka punya
akun sekian juta, padahal banyak akun bodong yang tidak aktif,” jelas
Ersa. “Akun yang diklaim sekian juta itu menjadi network capital dari
e-commerce, tapi sebenarnya bila ditelusuri berapa banyak dari akun
tersebut yang aktif, mungkin angkanya tidak sebesar yang diklaim,” Ersa
menambahkan.
Selain
itu, banyak juga perusahaan e-comerce yang mengapitalisasi biaya
pengembangan website mereka. Padahal belum jelas apakah akan
menghasilkan economic benefit. Khusus untuk hal ini, ada IFRIC/ISAK yang
terkait bagaimana perusahaan bisa mengapitalisasi biaya pengembangan
website mereka. Tidak bisa sembarangan karena harus bisa dibuktikan
bahwa website-nya bisa menghasilkan uang.
Sementara
untuk transaksi bisnis lainnya, Ersa berpendapat tidak ada perbedaan
antara bisnis biasa dengan e-commerce. “Hanya kalau e-commerce semuanya
dilakukan melalui sistem, tapi pada intinya sama. Misalnya revenue
recognition criteria, dan lainnya. Jadi tidak perlu standar akuntansi
yang terpisah,” jelas Ersa.
Namun
tidak menutup kemungkinan ketika business process berkembang sedemikian
rupa, akan ada kebutuhan akan pedoman atau infrastruktur akuntansi
untuk meng-capture perubahan yang terjadi. Karena pada dasarnya,
akuntansi yang merupakan satu subsistem dari makro sistem ekonomi
kapitalis secara langsung maupun tidak langsung menjadikan kapitalisme
berkembang dan menempati kemapanan eksistensi seperti sekarang. Seperti
dikatakan Prof. Iwan Triyuwono, akuntansi mampu memberikan kontribusi
yang besar bagi perkembangan sistem ekonomi kapitalis. Akuntansi juga
akan berevolusi seiring tuntutan zaman karena ia akan terus menjadi
tools untuk memastikan good governance dalam kondisi apapun dapat
diterapkan. *DED/TOM
(Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia Edisi Juni – Juli 2015)
CA, Tentukan Kesuksesanmu!
Kantor Jasa Akuntansi Sentral
Solusi Bisnis
Alamat kami
dapat dihubungi di:
Ruko Malaka Country Blok A/5 Jl. Raya Pondok Kopi, Jakarta
Timur 13460
Memilih Konsultan Keuangan dan Akuntansi Yang Tepat
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka peran uang dalam
kehidupan juga semakin bertambah. Bersamaan dengan hal tersebut,
penggunaan ilmu keuangan dalam membantu perencanaan hidup juga ikut
makin membesar. Bagi sebagian orang, perencanaan keuangan adalah sesuatu
yang bisa menyulitkan dirinya, karena ketidaktahuannya mengenai bidang
ini. Berdasar dari masalah tersebut, disinilah peran dari seorang
konsultan keuangan diperlukan.
Konsultan keuangan adalah, tugas seorang yang ahli di bidang ekonomi
dalam mengurus arus kas masuk dan keluar guna mencapai tujuan-tujuan
tertentu. Tidak hanya itu, ibarat seorang dokter yang memeriksa
pasiennya, seorang konsultan keuangan juga harus dapat membantu
mendeteksi kesehatan keuangan para kliennya, termasuk memberikan solusi
mengenai masalah keuangan yang mereka alami. Karena itu, fungsi dari
pekerjaan ini adalah untuk membantu klien mencapai target yang
diharapkan, baik berupa saran pembelian aset investasi, memberikan
gambaran situasi makro pada klien, mempersiapkan masa tua yang bebas
dari utang, hidup sejahtera, dan mengajari pengelolaan keuangan yang
baik.
Memang, untuk menguasai masalah keuangan secara otodidak, diperlukan
waktu yang tidak sedikit karena kita mesti melakukan riset. Namun,
selama masih memiliki waktu luang, lebih baik itu semua lakukan sendiri.
Khususnya yang berkaitan dengan masalah manajemen keuangan pribadi.
Namun, lain halnya bagi orang-orang yang sudah masuk kategori mapan
dari segi usia dan harta. Dengan waktu luang yang mungkin makin sedikit,
biasanya mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk merencanakan
keuangannya. Kalau dalam kondisi seperti ini, peran konsultan keuangan
tentu akan sangat bermanfaat. lebih baik perhatikan hal-hal di bawah
ini:
Kenali kebutuhan diri sendiri
Sebelum menggunakan jasa perencana keuangan, kenali dulu kebutuhan
keuangan dan lihat tujuan penggunaannya. Karena setiap konsultan
memiliki spesifikasi sendiri, sehingga sangatlah penting untuk memilih
orang yang memiliki latar belakang tepat.
Bicarakan terlebih dulu
Ada baiknya bicarakan dulu penggunaan konsultan keuangan ini pada
keluarga sendiri. Sebab pada dasarnya, orang terdekatlah yang lebih
mengerti kebutuhan Anda dan orang terdekat dibanding orang lain.
Perhatikan sertifikatnya
Dalam menjalankan tugasnya, biasanya seorang konsultan keuangan sudah
memiliki sertifikat dari suatu lembaga keuangan. Karena itulah, pilihlah
konsultan yang mendapat sertifikat dari lembaga terpercaya ya.
Lakukan wawancara
Sebelum menjalin kerjasama dengan seorang konsultan keuangan, janganlah
ragu untuk melakukan wawancara dengannya. Dari hasil wawancara ini, dia
akan memberikan jawaban yang mungkin bisa memberikan gambaran apakah
dirinya tepat atau tidak dijadikan perencana keuangan Anda.
Tanyakan cara pembayaran
Karena menggunakan jasa seseorang, maka tentunya wajib bagi kita untuk
membayar mereka. Cari tahu apakah pembayarannya melalui sistem komisi, flat fee berdasarkan jam kerja, atau melalui persentasi pembagian laba melalui aset yang diinvestasikan.
Namun, tetap saja, meski sudah menggunakan konsultan keuangan,
sebaiknya kita juga harus mengetahui kebutuhan paling mendasar diri
sendiri. Jangan sampai mereka menjadi mendikte kita karena masalah itu.
Konsultan keuangan, seperti halnya akuntan atau pengacara, harus
terakreditasi oleh institusi profesi, seperti Institut Perencana
Keuangan Hong Kong dan Asosiasi Perencanaan Keuangan Singapura,
misalnya. Institusi-institusi ini menetapkan standar etika profesi dan
menyediakan informasi untuk konsumen. Mereka bisa membantu menemukan
perencana keuangan paling tepat.
Di beberapa negara, di mana perencanaan keuangan untuk pasar luas
baru mulai berkembang, sejumlah konsultan tidak mematok biaya untuk jasa
mereka, melainkan meraup komisi dari produk dan layanan yang beli.
Kalaupun mereka mematok biaya jasa, besarnya tergantung kompleksitas
situasi dan tujuan keuangan. Periksalah lewat institusi profesi, berapa
tarif konsultan keuangan yang wajar di kota atau negara.
Terakhir, luangkan waktu untuk mewawancarai beberapa orang konsultan
keuangan. Temukan orang yang membuat nyaman berdiskusi dengannya. Pilih
orang yang Anda bisa percayai. Lagipula, akan berbagi dengannya
informasi sangat pribadi dan rahasia dan hingga tingkat tertentu, demi
membaiknya keuangan saat ini maupun kelak.
Profesi Akuntan / Chartered Accountant (CA) adalah salah satu profesi yang ada di
Indonesia. Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam
masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan. NOMOR 25/PMK.01/2014 TENTANG AKUNTAN BEREGISTER NEGARA mengatur syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap
orang yang terjun dalam Profesi Akuntan / Chartered Accountant (CA), yaitu:
(1) Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pendaftaran Akuntan, Menteri menyelenggarakan Register Negara Akuntan. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPAJP. (3) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional; b. berpengalaman di bidang akuntansi; dan c. sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan. (4) Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan diberikan piagam Register Negara Akuntan dan berhakmenyandang gelar Akuntan. (5) Gelar Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)digunakan di belakang nama seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan dengan mencantumkan “Ak.”. (6) Piagam Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini (7) Piagam Register Negara Akuntan ditetapkan oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri. (8) Seseorang yang telah menyandang gelar Akuntan dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Banyak yang memiliki gagasan bahwa konsultasi dalam akuntansi berarti
menyediakan solusi pengurangan pajak berdasarkan aturan perpajakan yang
sesuai. Manajer proyek perlu keahlian konsultan akuntansi. Deskripsi
pekerjaan sering sesuai dengan mereka yang telah berpengetahuan luas
keterampilan dalam berbagai aspek dan disiplin.
Mendefinisikan Peran Konsultan sebagai Ahli Akuntansi
Peran Profesi Akuntan / Chartered Accountant (CA) hari ini sangat
berbeda dari pajak solusi penyedia sederhana sebelumnya. Sedikit yang
menyadari bahwa profesi ini telah berubah dalam lingkungan yang sebagian
besar dengan komputerisasi. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk
menentukan jenis layanan yang baik dan diharapkan dari profesional
akuntansi.
Pada dasarnya, keterampilan dan kompetensi para CA biasanya
dimanfaatkan untuk tugas manajemen proyek untuk mengembangkan sistem
bisnis yang sehat. Tujuannya tidak hanya untuk mengotomatisasi tetapi
untuk menciptakan sebuah sistem otomatis yang dapat membawa peningkatan
efisiensi dalam operasi bisnis. Pada titik ini, jelas bahwa pekerjaan
sebagian besar perlu memberitahukan pengetahuan tentang prosedur
akuntansi dan metode, yang programmer gunakan sebagai dasar untuk
algoritma.
Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab utama dari CA dalam kapasitasnya sebagai konsultan:
Evaluasi penerapan kebijakan akuntansi teknis dalam kaitannya dengan ukuran dan bisnis klien.
Sebuah contoh yang baik dari kebijakan teknis yang akan tergantung
pada sifat, ukuran, dan jenis industri bisnis adalah adopsi POS (Point
of Sale) solusi untuk metode perpectual persediaan yang bertentangan
dengan persediaan periodik tradisional.
Beberapa pemilik bisnis mungkin menganggap sistem persediaan
perpectual sebagai ukuran pengendalian internal definitif dalam
mengendalikan barang-barang mereka untuk dijual kembali. Sebelum
menyelesaikan keputusan bisnis, tanggung jawab akuntan sebagai penasihat
adalah untuk memberikan pemilik dengan pembenaran mengenai kesesuaian
atau ketidaksesuaian solusi POS dalam kaitannya dengan alam dan set-up
bisnis. Penjelasan harus membicarakan tidak hanya proses mengotomatisasi
sistem persediaan tetapi juga pada kemampuan entitas untuk pulih dan
keuntungan dari biaya investasi sumber daya lebih dari seluruh sistem
pencatatan semua transaksi terkait lainnya pada titik penjualan.
Melakukan penilaian terhadap sistem akuntansi yang diusulkan, dalam hal dampak keuangan dan operasional.
Pekerjaan mensyaratkan menguji dampak dan efek dari setiap kebijakan
teknis yang diusulkan. Sebagai contoh yang dikutip sebelumnya, penerapan
metode persediaan perpetual harus dievaluasi erat terhadap sumber daya
klien, kegiatan usaha, tenaga kerja pelengkap, dan faktor-faktor yang
sama yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan
pendapatan ketika beroperasi secara berkelanjutan.
Dalam sebuah perusahaan ritel skala besar, metode persediaan
perpectual sangat layak, karena sangat cepat memonitor gerakan barang.
Namun, ini akan menunjukkan kemungkinan penurunan atau perpindahan
tenaga kerja khususnya di bagian administrasi, karena sistem akan
otomatis fungsi perekaman penjualan lainnya yang terkait. Tak perlu
dikatakan, pengurangan tenaga kerja harus benar-benar diperhatikan untuk
menghindari dampak serius.
Memberikan informasi data akuntansi yang diperlukan, laporan
yang akan dihasilkan, dan dokumen sumber yang akan diproses dan diakui
oleh sistem komputerisasi akuntansi.
CA memberikan wawasan tentang bagaimana dokumen sumber yang
digunakan untuk memberikan data aliran transaksi bisnis. Informasi yang
diberikan harus mencakup isu-isu yang berkaitan dengan pemantauan secara
real time, fitur kontrol, dan penelusuran transaksi tercatat, termasuk
indeks yang berfungsi sebagai link mereka. Aspek lain untuk
merekomendasikan adalah soal membatasi ketersediaan data antar pengguna
yang berbeda. Tujuan utamanya adalah datang dengan solusi praktis untuk
penyimpanan data dan menggunakan mereka untuk tujuan fungsional,
reportorial dan audit.
Memberikan bantuan dalam menciptakan sistem bisnis keseluruhan yang dilengkapi dengan langkah-langkah pengendalian internal.
Akuntan harus melakukan tes dan analisis yang akan mengidentifikasi
titik-titik kritis dalam sistem seluruh bisnis yang sedang dikembangkan
untuk klien. Dengan begitu, kelemahan dalam sistem pengendalian intern
dapat diidentifikasi pada awal, yang fitur verifikasi built-in akan
ditambahkan untuk mengkonfirmasi keabsahan transaksi.
Sebagai contoh metode verifikasi, cek pembuat komputerisasi
dikonfigurasi dengan batas emisi untuk pengguna tertentu, dan ini akan
membutuhkan password petugas kontrol untuk koreksi kesalahan.
Tanggung jawab dijelaskan adalah contoh umum dari pekerjaan konsultan
akuntansi ini. Deskripsi didasarkan pada lingkungan kerja saat ini dan
tren bisnis saat ini. Dalam semua fungsi ini, perlu diingat bahwa
pengetahuan up-to-date federal, hukum, dan syarat dan peraturan
setempat, termasuk yang dikenakan sebagai pajak atau perusahaan pada
publik, menambah nilai kualitas keahlian CA.
Kantor Jasa Akuntansi Sentral
Solusi Bisnis
Alamat kami
dapat dihubungi di:
Ruko Malaka Country Blok A/5 Jl. Raya Pondok Kopi, Jakarta
Timur 13460
- Laporan Keuangan (LK) merupakan komponen penting menciptakan akuntabilitas.
- LK digunakan utk memberi pertimbangan decision making.
- LK dipakai utk menilai kinerja organisasi.
PENDAHULUAN
Sektor publik mrp organisasi yg komplek & heterogen shg kebutuhan
informasi utk perencanaan & pengendalian manajemen lebih bervariasi.
Tugas & tanggungjawab akuntan sektor publik: menyediakan informasi
utk memenuhi kebutuhan internal & eksternal organisasi.
Informasi non moneter, seperti ukuran output pelayanan, pertimbangan kemanusiaan, dan pertimbangan politik juga penting.
Langenderfer (1973) menyatakan akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek:
1. Sifat informasi yg diberikan.
2. Kepada siapa informasi diberikan.
3. Tujuan informasi diberikan.
Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasikan
dari LK sektor swasta yg disesuaikan dg sifat & karakteristik sektor
publik, serta mengakomodasi kebutuhan pemakai.
Alasan dibuatnya laporan keuangan:
1. Internal
a. Alat pengendalian
b. Evaluasi kinerja manajerial & organisasi
2. Eksternal
a. Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.
b. Dasar pengambilan keputusan.
Laporan keuangan sektor publik paling tidak berbentuk:
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit/Laporan Laba Rugi)
3. Laporan Aliran Kas.
4. Laporan Realisasi Anggaran.
5. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Netto.
Karakteristik kualitatif Pelaporan Keuangan:
1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Materialitas
4. Keandalan
5. Penyajian Jujur
6. Substansi Mengungguli Bentuk
7. Netralitas
8. Pertimbangan Sehat
9. Kelengkapan
10. Dapat Dibandingkan
11. Tepat Waktu
12. Keseimbangan Cost Benefit
Kami siap membantu anda dalam hal penyusunan laporan keuangan
perusahaan, tarif kami murah dan sesuai kebutuhan perusahaan, kami
membantu dalam bidang perpajakan, pengisian SPT, SSP masa dan
sebagainya. Kami siap membantu Anda, baik usaha kecil, menengah dan
skala besar.
Deskripsi Produk :
Adapun jasa yang kami tawarkan adalah:
1. Pembuatan Laporan Keuangan baik bulanan dan tahunan , dalam bentuk :
• Buku Besar ( General Ledger )
• Laporan Laba Rugi ( Income Statement )
• Neraca ( Balance Sheet )
Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty, Senjata Kejar Target Pajak
Dua istilah yaitu Sunset Policy dan Tax Amnesty akhir-akhir ini makin sering muncul dalam pemberitaan di berbagai media baik cetak maupun elektronika sehubungan dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI dalam upaya mengejar target penerimaan pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya.
Untuk tahun ini saja, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.294,3 triliun, atau sekitar 72 persen dari target penerimaan negara sebesar Rp 1.793,6 triliun yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Dari total target sebesar Rp 1.294,3 triliun tersebut, sejumlah Rp 904,1 triliun rencananya akan diperoleh dari penerimaan rutin sedangkan sisanya sebesar Rp 390,2 triliun harus dikejar dengan upaya ekstra (extra effort).
Selanjutnya lebih dari 50 persen atau separuh target penerimaan pajak dari extra-efforttersebut atau sekitar Rp 200 triliun diharapkan dapat dicapai melalui Sunset Policy Jilid II yang ketentuannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) akan segera diterbitkan dan berlaku dalam tahun ini juga.
Selain itu, untuk langkah berikutnya sebagai bagian dari program kerja lima tahunan Ditjen Pajak, sedang diwacanakan kebijakan Tax Amnesty. Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah disertakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan akan dibahas DPR tahun ini telah memasukkan rencana Tax Amnesty yang diharapkan dapat diberlakukan paling lambat awal 2017.
Apa itu Sunset Policy?
Pengertian sunset secara umum adalah sebagai suatu situasi atau keadaan saat-saat menjelang di mana matahari akan tenggelam. Sunset Policy tidak lazim digunakan dalam terminologi perpajakan internasional.
Dalam kamus hukum (Black’s Law Dictionary) terdapat istilah Sunset Law yang artinya berupa ketentuan perundang-undangan, di mana program suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya berakhir pada akhir suatu periode tertentu kecuali secara formal masa berlakunya diperpanjang.
Sunset Policy tampaknya menjadi sebuah istilah yang khas atas kebijakan perpajakan yang pernah diberlakukan di Indonesia meskipun istilah ini sendiri tidak ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengaturnya.
Namun demikian, istilah Sunset Policy ini banyak tercantum di berbagai brosur dan bahan presentasi ketika Ditjen Pajak melakukan sosialisasi kebijakan ini pertama kalinya kepada masyarakat luas.
Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
Istilah Sunset Policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Pemberian penghapusan sanksi bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar berlaku bagi:
1. Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih lebih besar.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai NPWP tetapi secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Ketentuan pelaksanaan pasal 37A UU KUP tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Permenkeu serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Masa berlaku kebijakan pemberian penghapusan sanksi bunga tersebut dibatasi yaitu paling lambat 29 Februari 2009 bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai NPWP dan 31 Maret 2009 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai NPWP.
Pemberlakuan kebijakan yang dibatasi masa berlakunya inilah tampaknya merupakan asal muasal munculnya istilah Sunset Policy, karena bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkannya dalam kurun waktu yang sebentar tersebut, maka ketentuan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga akan berlaku sepenuhnya.
Pasal 8 ayat (2) UU KU mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
Selain itu, Pasal 9 ayat (2b) UU KUP juga mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen per bulan atas kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.
Sanksi bunga tersebut akan ditagih ke Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di mana Wajib Pajak terdaftar melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy, STP tidak akan diterbitkan.
Sunset Policy yang diterapkan pertama kali ini dinilai sukses karena berhasil memperoleh tambahan penerimaan pajak dalam tahun 2008 sebesar Rp 7,46 triliun. Tercatat bahwa hanya dalam tahun 2008 inilah Ditjen Pajak melampaui target penerimaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
Selain itu, melalui Sunset Policy diperoleh tambahan sejumlah 5,5 juta Wajib Pajak baru. Kendati demikian dari sumber data Ditjen Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak ternyata tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan pasca Sunset Policy.
Dalam pemberitaan di berbagai media, Menteri Keuangan maupun Dirjen Pajak menyatakan sedang menyiapkan ketentuan perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 Mei 2015 hingga akhir 31 Desember 2015 nanti.
Kebijakan ini dinamakan Sunset Policy Jilid II yang juga disebut-sebut sebagai Reinventing Policy. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak apabila dalam tahun 2015 Wajib Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke belakang.
Meski dinamakan sebagai Sunset Policy Jilid II, setidaknya terdapat tiga perbedaannya dengan Sunset Policy yang pertama dilakukan dalam tahun 2008 yang dalam tulisan ini disebut saja sebagai Sunset Policy Jilid I. Perbedaan pertama adalah mengenai landasan hukum penghapusan sanksi.
Landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada Sunset Policy Jilid I adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana Sunset Policy Jilid II penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP yang mengatur bahwa:
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
Jadi jelas bahwa justifikasi untuk menghapus sanksi administrasi dalam hal ini adalah bahwa Dirjen Pajak menganggap semua Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy Jilid II ini sebagai khilaf. Mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, sanksi administrasi yang dapat dihapus dapat berupa bunga denda dan kenaikan. Kemudian perbedaan kedua adalah dari sisi penerbitan STP.
Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada Sunset Policy Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada Sunset Policy Jilid II ini nantinya STP atas sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak.
Seyogianya jika landasan hukumnya adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, maka Sunset Policy Jilid II cukup diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak saja, tidak perlu dengan Peraturan Menteri Keuangan karena UU KUP memberikan kewenangan penghapusan sanksi demikian kepada Direktur Jenderal Pajak.
Selanjutnya perbedaan ketiga adalah bahwa pada Sunset Policy Jilid I penyampaian atau pembetulan SPT mengandalkan pada kesukarelaan (voluntary) Wajib Pajak, sedangkan dalam Sunset Policy Jilid II.
Selain bersifat voluntary, ada juga yang bersifat suatu keharusan (mandatory) ketika kepada Wajib Pajak disampaikan himbauan untuk menyampaikan atau membetulkan SPT berdasarkan data transaksi keuangan/harta Wajib Pajak yang dimiliki oleh Ditjen Pajak yang diperoleh dari pengumpulan data yang berbeda dengan data/informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam SPT.
Selanjutnya: apa itu Tax Amnesty?
Secara umum Tax Amnesty diterjemahkan sebagai pengampunan pajak. Pengampunan yang diberikan mencakup du aspek yaitu pengampunan terhadap pokok pajak yaitu berupa pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayar sebelumnya dan pembebasan Wajib Pajak dari tuntutan pidana pajak.
Dari berbagai literatur, Tax Amnesty merupakan strategi jangka pendek yang efektif untuk mengejar penerimaan pajak dalam rangka menutup defisit anggaran (shortfall). Dengan Tax Amnesty transaksi ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini tidak terjangkau aparat pajak akan masuk dalam sistim perpajakan sehingga menambah basis pemajakan yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak pasca Tax Amnesty.
Beberapa negara tercatat berhasil dalam menghimpun penerimaan pajak melalui Tax Amnesty seperti India, Italia dan Afrika Selatan. Keberhasilan negara-negara tersebut utamanya dengan masuknya dana-dana masyarakat Wajib Pajak dalam jumlah sangat besar yang selama ini diparkir di luar negeri dan selama ini tidak pernah dapat dipajaki.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah pernah 2 (dua) kali melaksanakan program Tax Amnesty yaitu melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 serta Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Kedua program Tax Amenesty tersebut dinilai gagal karena tidak didukung dengan sistim administrasi dan basis data perpajakan yang baik serta penegakan hukum (law-enforcement) yang tegas pasca Tax Amnesty.
Wacana untuk menjalankan program Tax Amnesty kembali muncul seiring dengan peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang diyakini tidak akan dapat dicapai dalam jangka pendek kecuali melakukan extra-effort karena basis data perpajakan yang belum kuat serta jumlah aparat pajak yang kurang dari jumlah ideal.
Disinyalir terdapat dana masyarakat Indonesia sejumlah Rp 3.000 triliun yang diparkir di luar negeri khususnya negara Singapore yang selama ini tidak terjangkau oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Jika data ini benar adanya dan paket Tax Amnesty yang ditawarkan cukup menarik, tentu jumlah tersebut sangat potensial dijadikan target. Seperti apa program Tax Amnestynantinya belum jelas tetapi yang pasti akan ditunggu oleh masyarakat Wajib Pajak khususnya bagi mereka yang ingin memanfaatkan program tersebut.
Apa bedanya Sunset Policy dan Tax Amnesty?
Program Tax Amnesty berbeda dengan Sunset Policy yang peraturannya akan diterbitkan dalam waktu dekat. Dalam Sunset Policy, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak dalam hal ini.
Sedangkan dalam Tax Amnesty umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar.
Selain itu, dalam Tax Amnesty diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Kalangan Ditjen Pajak sendiri mengatakan bahwa Sunset Policy juga merupakan bentuk pengampunan pajak tetapi dalam versi yang ringan (Soft Tax Amnesty). Baik Sunset Policymaupun Tax Amnesty telah menjadi pembicaraan yang marak di masyarakat.
Berhubung wacana kedua program ini terungkap ke publik secara bersamaan, sebagian Wajib Pajak mungkin sudah mulai menimbang-nimbang apakah akan ikut Sunset Policydalam tahun 2015 ini saja atau nanti juga ikut program Tax Amnesty yang diwacanakan berlaku 2017.
Bisa juga sebagian Wajib Pajak lainnya hanya akan menunggu Tax Amnesty yang jelas lebih menarik dari Sunset Policy. Yang lebih ekstrim lagi, mungkin saja ada Wajib Pajak yang tidak ikut kedua program tersebut karena yakin bahwa program serupa akan ada lagi nanti di masa mendatang. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya memberikan Tax Amnestytidak lebih dari satu kali.
Wajib Pajak harus diyakinkan bahwa bagi mereka yang tidak ikut maka setelah program Tax Amnesty selesai kepada Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika ditemukan Wajib Pajak tidak melaporkan penhasilan sesuai keadaan yang sebenarnya.
